Mutu pengajaran di Jakarta kembali menjadi sorotan tajam, khususnya dari kalangan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang mengaitkannya dengan keterlambatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai Ibu Kota negara, Jakarta seharusnya menjadi barometer kualitas pendidikan, namun kritik yang dilayangkan menunjukkan adanya anomali yang perlu segera ditangani. Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa pembangunan SDM di Jakarta terhambat, dan apa peran kualitas pengajaran di dalamnya?
Sorotan terhadap mutu pengajaran ini datang dari Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta pada Senin, 26 Mei 2025. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ibu Siti Rahayu, dalam wawancara dengan pers di kantornya, menyatakan, “Jakarta memiliki potensi besar, tetapi jika mutu pengajaran kita stagnan, maka pembangunan SDM akan terhambat. Kita harus mengevaluasi secara jujur apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya.” Pernyataan ini didasari oleh temuan di lapangan dan data statistik yang menunjukkan bahwa, meskipun ada sekolah-sekolah unggulan, kualitas pendidikan secara keseluruhan belum merata dan belum mampu menghasilkan lulusan yang sepenuhnya siap menghadapi tantangan global.
Salah satu faktor yang memengaruhi mutu pengajaran adalah kualitas guru. Meskipun banyak guru yang berdedikasi, masih ada kebutuhan mendesak untuk program pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, rasio guru dan siswa yang belum ideal di beberapa wilayah, serta ketersediaan fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan digital yang belum merata, juga menjadi penghambat. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Ahmad Budiman, dalam diskusi panel pada Selasa, 27 Mei 2025, menggarisbawahi, “Kualitas guru adalah jantung pendidikan. Tanpa guru yang terus berinovasi, mutu pengajaran akan sulit meningkat.”
Untuk meningkatkan mutu pengajaran dan mempercepat pembangunan SDM, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, investasi yang signifikan dalam pengembangan profesionalisme guru, termasuk beasiswa untuk melanjutkan studi, pelatihan teknologi pendidikan, dan program pertukaran guru. Kedua, pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan modern di seluruh pelosok Jakarta, agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di pusat dan pinggiran. Ketiga, kurikulum harus lebih dinamis dan berorientasi pada keterampilan praktis, kepemimpinan, dan etika, bukan hanya teori semata.
Desakan dari dewan ini harus menjadi pemicu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengambil tindakan nyata. Dengan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang transparan dan efektif, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat—mulai dari sekolah, keluarga, hingga industri—diharapkan mutu pengajaran di Jakarta dapat meningkat secara drastis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi penerus yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional.